Posted by : Yanuar kemal
Jumat, 09 Mei 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai masalah permodalan perbankan nasional patut diwaspadai dalam beberapa waktu ke depan.
Masalah permodalan bisa diatasi dengan penundaan pemberian dividen, dan memerkuat struktur permodalan perbankan nasional.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, pemberian dividen merupakan hal yang patut diwaspadai terhadap modal inti perbankan, karena pemberian dividen di beberapa negara justru ditunda.
"Di beberapa negara seperti Cina, dividen ditahan untuk pertambah modal, soalnya bank butuh modal. Makanya, kami sarankan dividen jangan diberikan dulu untuk perkuat modal, tapi kita tidak bisa tahan ini, karena dividen merupakan hak pemegang saham," tutur Difi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Ia memaparkan, karena BI tidak bisa mengatasi masalah itu, maka BI menerapkan aturan multiple license, yang mengatur permodalan dalam kriteria BUKU secara berjenjang.
Melalui aturan ini, perbankan harus waspada, karena akan menghadapi persaingan pasar bebas dengan negara-negara ASEAN pada 2020.
"BI bukan Dirjen Pajak, dan tidak memiliki wewenang buat aturan untuk pertambah modal. Saya hanya tekankan, permodalan menjadi penting, dan menjadi kepedulian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi hal itu," paparnya. (*)
referensi : http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/06/05/perbankan-indonesia-harus-awasi-masalah-permodalan
Masalah permodalan bisa diatasi dengan penundaan pemberian dividen, dan memerkuat struktur permodalan perbankan nasional.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, pemberian dividen merupakan hal yang patut diwaspadai terhadap modal inti perbankan, karena pemberian dividen di beberapa negara justru ditunda.
"Di beberapa negara seperti Cina, dividen ditahan untuk pertambah modal, soalnya bank butuh modal. Makanya, kami sarankan dividen jangan diberikan dulu untuk perkuat modal, tapi kita tidak bisa tahan ini, karena dividen merupakan hak pemegang saham," tutur Difi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Ia memaparkan, karena BI tidak bisa mengatasi masalah itu, maka BI menerapkan aturan multiple license, yang mengatur permodalan dalam kriteria BUKU secara berjenjang.
Melalui aturan ini, perbankan harus waspada, karena akan menghadapi persaingan pasar bebas dengan negara-negara ASEAN pada 2020.
"BI bukan Dirjen Pajak, dan tidak memiliki wewenang buat aturan untuk pertambah modal. Saya hanya tekankan, permodalan menjadi penting, dan menjadi kepedulian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi hal itu," paparnya. (*)
referensi : http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/06/05/perbankan-indonesia-harus-awasi-masalah-permodalan